IKN Bisa Terancam Jadi Perkotaan Mati, Hal ini Penyebabnya
Melex.id eksekutif terus menggenjot perkembangan infrastruktur pada Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN) di dalam Kalimantan Timur. Bahkan, beberapa infrastruktur mulai dibangun dalam Kalimantan Timur itu.
Namun, beberapa jumlah pakar menilai IKN bisa saja terancam menjadi kota mati. Pakar Sosiologi Perkotaan Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof Sulfikar Amir menyampaikan tujuan pemerintah memulai pembangunan IKN untuk pembagian merata penyelenggaraan adalah kekeliruan cara berpikir.
“Pemerataan perkembangan sejenis sekali tidaklah ditentukan oleh lokasi ibukota. Anda lihat ibu kota Amerika Serikat di dalam Washington DC yang tersebut ada dalam pantai timur, tetapi justru California yang mana berada terpencil dari ibu kota adalah negara bagian yang mana paling kaya. Sementara negara bagian yang dimaksud paling miskin justru West Virginia yang dimaksud dekat dengan ibu kota yaitu hanya saja 2 jam dari Washington DC,” ucapannya yang tersebut disitir Mingguan (19/11/2023).
Sulfikar mengibaratkan kota seperti organisme yang mana tumbuh, mengakomodasi sumber daya, melakukan proses produksi serta kemudian mati.
“Ada kota yang mana hidup lalu mati, ada kota yang mana belum sempat hidup sudah ada mati,” jelas dia.
Sulfikar menuturkan, pemindahan Ibu Perkotaan berhadapan dengan nama pembagian merata pembangunan adalah proyek yang tiada punya basis teknokratik kemudian cacat perhitungan. Selain itu, alasan pemindahan Ibu Perkotaan sebab dianggap bukan terbendungnya beban sosial-ekonomi Jakarta, justru bukan relevan dikarenakan DKI Jakarta masih bisa jadi dibenahi dengan pendekatan kemudian tata kelola kolaborasi.
“Jakarta mengalami inovasi signifikan 10-15 tahun terakhir, khususnya pada bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Artinya permasalahan Ibukota bisa saja diselesaikan. Ibukota adalah proses yang mana memberi kita optimisme bahwa kota-kota Indonesia bisa saja dibenahi. Maka keadilan penyelenggaraan mestinya yang tersebut dibangun tidak 1 kota tapi 18 kota besar dalam seluruh Indonesia,” kata Sulfikar.
Sementara Pakar Tata Daerah Perkotaan UGM, Dr Tri Mulyani Sunarharum, Pusat Kota Kerjasama perlu diwujudkan dalam skala nasional, meskipun ada berbagai tantangan untuk mewujudkannya.
“Di pemerintahan tantangannya adalah bekerja masih ego sektoral, antar pemerintah di tempat level kota/kabupaten dengan provinsi serta nasional. Harus ada iklim kolaborasi yang dimaksud memungkinkan adanya dialog dua arah, bukan didominasi tindakan top down tapi juga bottom up, kemudian cross sectoral,” pungkas Mulyani.
Sumber : Suara.com