Koalisi Warga Sipil: Jika Gadget Desa Masih Tak Netral, Hasil pemilihan Patut Dipertanyakan
Melex.id Koalisi Komunitas Sipil untuk Pemilihan Umum Demokratis menyayangkan adanya kejadian para kepala desa se-Indonesia yang digunakan malah secara terang-terangan mengupayakan pasangan Pilpres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Padahal, merekan merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
Perwakilan Koalisi Komunitas Sipil untuk Pemilihan Umum Demokratis sekaligus Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya, menyatakan hal yang dimaksud dikhawatirkan berpotensi menggerakkan ketidaknetralan perangkat desa pada kontestasi kebijakan pemerintah pemilihan raya 2024. Semua pihak, khususnya pengurus pemilihan raya harusnya melakukan konfirmasi kontestasi urusan politik ini berjalan secara demokratis dengan prinsip jujur, adil lalu bebas.
“Hal ini sesungguhnya hanya saja dapat diwujudkan jikalau semua pihak berupaya menjaga dari juga meminimalisir setiap kemungkinan pelanggaran dan juga kecurangan Pemilu, termasuk melalui pengaplikasian perangkat pemerintah desa untuk pemenangan kontestasi pemilihan raya 2024,” ujar Dimas terhadap wartawan, Kamis (23/11/2023).
Dengan adanya dugaan mobilisasi dukungan kebijakan pemerintah dari perangkat desa terhadap kandidat Capres-Cawapres, Dimas menilai akan memperburuk kondisi serta dinamika elektoral pada waktu ini. Ketidaknetralan aparat pada pemilihan disebutnya tak boleh terus dibiarkan.
“Jika situasi ini terus dibiarkan, hal ini menjadi berbahaya akibat bukan cuma mencederai prinsip demokrasi pada penyelenggaraan Pemilu, tapi juga legitimasi hasilnya dipertanyakan,” tuturnya.
Seharusnya, perangkat pemerintahan desa tidaklah terlibat dan juga menjauhkan diri dari urusan politik dukungan terhadap kandidat presiden. Undang-undang pemilihan lalu Undang Pemerintahan Desa secaras jelas lalu tegas telah terjadi menegaskan larangan bagi perangkat desa untuk melibatkan atau terlibat pada kegiatan kampanye Pemilu.
“Keterlibatan mereka itu bukan belaka berpotensi melanggar UU, tapi juga menghasilkan perangkat desa bukan fokus dengan fungsi kemudian tugasnya,” ucapnya.
![Capres Prabowo Subianto kemudian cawapres Gibran Rakabuming Raka pada waktu mengunjungi acara Mata Najwa. [Dok. Tiim Gerindra]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/11/21/42683-prabowo-gibran-gibran-prabowo-prabowo-subianto-gibran-rakabuming-raka.jpg)
Lebih berbahaya lagi, dukungan perangkat desa ini bisa saja mengakibatkan polarisasi kebijakan pemerintah yang digunakan mengancam kohesi sosial rakyat desa. Karena itu, pihaknya mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di dalam semua tingkatan untuk menjalankan fungsinya pada mengurangi kemungkinan pemakaian sumber daya kemudian aparatur negara di area semua level.
“Termasuk di hal ini adalah merespon juga menindaklanjuti kegelisahan publik akan adanya indikasi dan juga prospek pengumuman dukungan perangkat desa terhadap Prabowo-Gibran yang dimaksud dapat mengarah pada pelanggaran dan juga kecurangan pemilihan raya yang digunakan akan datang,” pungkasnya.
Sumber : suara.com
