Langkah Berat RI Suntik Mati PLTU Batu Bara
Melex.id –
Jakarta – Rencana pemerintah untuk merealisasikan penghentian operasional beberapa orang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) lebih lanjut lanjut cepat dari rencana awal alias pensiun dini kemungkinan cukup sulit.
Sebab alih-alih melakukan opsi penghentian PLTU, Kementerian ESDM juga juga PT PLN sepakat untuk menerapkan pengurangan secara bertahap pemanfaatan batu bara alias coal phase down. Hal hal hal tersebut diungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mana itu digelar Komisi VII DPR, Rabu (16/11/2023).
Semula, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pihaknya telah terjadi terjadi merancang 5 skenario dalam upayanya mengejar target net zero emission pada 2060. Khususnya yang mana yang disebut akan diterapkan pada tempat sektor ketenagalistrikan.
Lima skenario hal hal tersebut adalah Business as Usual (BAU) Coal-Led, Business as Usual (BAU) Gas-Led, Accelerated Renewable Energy with Coal Phase Down (ACCEL RE Coal Phase Down), Ultra Accelerated Renewable with Coal Phase Down (ULTRA RE Coal Phase Down), Ultra Accelerated Renewable with Coal Phase Out (ULTRA RE Coal Phase Out).
Dari kelima skenario itu, perusahaan memutuskan untuk memilih skenario ketiga yakni Accelerated Renewable Energy with Coal Phase Down. Skenario ketiga ini mempunyai target penambahan pembangkit energi terbarukan sebesar 75% lalu gas 25%, yang mana dimaksud akan memverifikasi pengurangan emisi dengan tetap menjaga keandalan sistem.
“Kami sudah mengambil suatu persetujuan bahwa skenario paling feasible yaitu Accelerated Renewable Energy with Coal Phase Down kemudian ini juga sejalan dengan sistem modelling yang digunakan dimaksud kami lakukan bersama antara Kementerian ESDM, PLN, juga juga IEA,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII, dikutip Kamis (16/11/2023).
Menurut Darmawan apabila PLN memilih menggunakan skenario pertama maka emisi gas rumah kaca (GRK) yang digunakan dihasilkan pada 2040 menjadi 512 jt metrik ton CO2 per tahun. Sementara apabila menggunakan skenario kedua, maka emisi GRK yang mana hal itu dihasilkan turun menjadi 407 jt metrik ton CO2.
Kemudian apabila menggunakan skenario ketiga, emisi yang mana digunakan dihasilkan akan turun menjadi 321 jt metrik ton CO2. Sedangkan untuk skenario keempat serta juga kelima tak dipilih sebab dinilai tiada feasible.
“Emisi GRK yang mana dimaksud tadinya 512 jt ton per tahun sanggup sekadar diturunkan jadi 321 jt ton per tahun di dalam area 2040. Maka dalam hal ini, transisi energi menuju ke NZE tahun 2060 akan menjadi terpencil lebih tinggi besar mempunyai pondasi yang digunakan mana cukup kuat dengan redesign RUPTL yang tersebut yang baru,” katanya.
Di dalam skenario ini, PLTU berbasis batu bara masih akan tetap beroperasi hingga masa akhir kontrak. Dengan catatan, terdapat penambahan infrastruktur teknologi Carbon Capture Storage (CCS) untuk menekan emisi yang dihasilkan.
Selain penambahan teknologi CCS pada unit PLTU, dalam skenario tersebut, PLN juga akan menambah kapasitas pembangkit energi baru juga terbarukan (EBT) berbasis baseload sebesar 31 Giga Watt (GW).
Berikutnya, penambahan kapasitas pembangkit EBT yang hal itu bersifat intermitten dari PLTS serta PLTB sebesar 28 GW. Lalu kapasitas pembangkit yang tersebut yang disebut berasal dari energi baru misalnya seperti nuklir sebesar 2,4 GW.
Ditemui usai rapat, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi kemudian Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman Hutajulu mengatakan pemerintah serta PLN sudah setuju bahwa untuk mencapai target NZE 2060, maka skenario yang tersebut digunakan dipilih adalah coal phase down. Dalam skenario ini operasi PLTU akan dibiarkan hingga berakhirnya usia kontrak jual beli listrik.
Jisman menyebut ketika kontrak jual beli listrik dengan IPP berakhir, kemudian unit PLTU belum ada depresiasi juga pembangkit masih dapat beroperasi, maka PLTU tetap mampu belaka digunakan sebagai baseload melalui penambahan teknologi. Diantaranya dengan tambahan green hydrogen, green ammonia, biomassa lalu carbon capture storage (CCS).
Namun, ia juga tiada melakukan penutupan pintu apabila dalam perjalanannya nanti ada pendanaan untuk merealisasikan program pensiun dini. Menurut dia, program pensiun dini PLTU bersifat kondisional.
“Kan sekarang di area area JETP begitu, kalau gak ada pendanaan gimana kita mau (pensiun)? Dia ada bukan early tapi natural gitu loh sampai habis. Tapi itu kita masih memerlukan yang mana dimaksud disebut baseload walau dari fosil tapi harus ujung-ujungnya 2060 sudah 0 emisinya itu yang dimaksud ini. Jadi jangan kita perang terhadap pembangkit, kita perang terhadap emisi,” katanya.
Artikel Selanjutnya Bukan AS Cs, Ini yang Siap Danai Pensiun Dini PLTU RI
Sumber :CNBC