Peremajaan Sawit Rakyat Cuma 56%, Ini Biang Keroknya
Melex.id –
Jakarta – Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Moeldoko mengungkapkan, realisasi pelaksanaan peremajaan sawit rakyat saat ini masih rendah. Di sisi lain, imbuh dia, pengembangan industri sawit nasional saat ini baru 20-30% dari potensi yang digunakan ada. Masih didominasi level medium, yaitu refined oil (minyak olahan).
Untuk itu, tegasnya, ada 3 tantangan yang mana mana harus dibereskan untuk mengembangkan industri sawit pada tempat dalam negeri. Yaitu, masih rendahnya produktivitas sawit rakyat kemudian berkaitan dengan status lahan sawit akibat petani masih banyak yang digunakan digunakan masuk kawasan hutan. Serta, menyangkut keberlanjutan usaha.
“Produktivitas tandan buah segar (TBS) sawit rakyat saat ini masih berkisar 0,6-1,2 ton per hektare (ha) dengan kandungan minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) 2,8-3,4 ton per hektare. Sementara, produktivitas kebun sawit perusahaan menghasilkan 4,2-4,5 ton CPO per hektare,” katanya Moeldoko dalam Special Dialogue CNBC Indonesia, ‘Menata Masa Depan Kelapa Sawit Indonesia’ dalam Jakarta, Kamis (16/11/2023).
“Untuk memacu peningkatan produktivitas rakyat, upaya pertama yang mana yang disebut perlu diimplementasikan adalah peremajaan tanaman yang tersebut digunakan sudah tua kemudian tidak ada ada produktif, atau lebih banyak lanjut kita kenal dengan replanting,” tambah Moeldoko.
Dia menuturkan, Presiden Joko Widodo sendiri miliki perhatian khusus terhadap upaya ini juga juga mencanangkan program peremajaan sawit rakyat atau PSR.
“Namun sampai pertengahan 2023 capaian PSR baru 280.620 hektare atau baru 56% dari target tahap 1 seluas 500 ribu hektare,” sebutnya.
“Kendala terbesar penyelenggaraan PSR adalah lantaran masih banyaknya perkebunan sawit rakyat yang digunakan hal tersebut masuk kawasan hutan. Karena itu lah, pemerintah kemudian membentuk Satgas Sawit,” kata Moeldoko.
Dia menjelaskan, Satgas Sawit bertugas melakukan perbaikan serta pembaruan data, perbaikan tata kelola, juga juga melakukan verifikasi perizinan perniagaan sebagai bagian upaya dalam program padu serasi,” katanya.
“Dan menyelesaikan persoalan sawit dalam kawasan hutan, upaya perbaikan pendataan kemudian penyelesaian legalitas sawit dalam kawasan hutan, juga jaminan keberlanjutan industri persawitan Indonesia ke depan yang mana ditandai dengan penerbitan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO),” pungkas Moeldoko.
Artikel Selanjutnya Economic Update: Moeldoko Bicara Proyek Strategis Jokowi
Sumber :CNBC