BSSN Akhirnya Investigasi Dugaan Kasus Kebocoran Informasi KPU
Berita Terbaru Hari Ini – Melex.id Juru Bicara Badan Siber serta Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra akhirnya mengungkap pernyataan masalah dugaan persoalan hukum kebocoran data KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang tersebut diretas hacker beberapa waktu lalu.
Ariandi menyatakan kalau BSSN pada waktu ini sudah ada melakukan komunikasi juga koordinasi dengan KPU untuk melakukan investigasi perihal perkara kebocoran data tersebut.
“BSSN telah dilakukan melakukan komunikasi juga koordinasi terhadap pihak KPU terkait upaya investigasi berkenaan dengan dugaan yang dimaksud dialami,” ungkap Ariandi Putra di siaran pers yang digunakan diterima Suara.com, hari terakhir pekan (1/12/2023).
Ia menyatakan, di penanganan insiden siber yang mana terjadi dalam KPU, BSSN sedang melakukan analisis juga forensik digital dari sisi program dan juga server untuk mengetahui root cause dari insiden siber yang mana terjadi.
“BSSN senantiasa berkoordinasi intens dengan pihak KPU dan juga siap untuk memberikan asistensi dan juga rekomendasi peningkatan keamanan terhadap sistem informasi milik KPU,” beber dia.
Lebih lanjut Ariandi Putra memverifikasi kalau hasil investigasi BSSN perihal kebocoran data ini akan datang disampaikan secara langsung oleh KPU.
“Hasil investigasi dan juga perkembangan langkah lanjut dari dugaan insiden kebocoran data akan disampaikan secara langsung oleh KPU selaku pelaksana sistem elektronik,” tandasnya.
Dugaan kebocoran data KPU
Seorang hacker bernama Jimbo mengklaim kalau dirinya berhasil membobol data KPU. Tak main-main, kebocoran data ini mencakup 252 jt orang atau sekitar 252.327.304.
Adapun jenis data yang digunakan disebarkan mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor KTP, Paspor, Nama, Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), status difabel, E-KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat RT/RW, dan juga lainnya.
Dia mengklaim kalau data yang dimaksud berasal dari situs KPU.go.id dengan cakupan warga pada negeri maupun luar negeri. Bahkan Jimbo juga memberikan sampel data sebesar 500.000.
Jimbo mengirimkan data KPU yang disebutkan seharga 2 Bitcoin atau sekitar 74.000 Dolar Amerika Serikat, yang digunakan mana nilainya berkisar Rupiah 1,1 triliun.
Tanggapan KPU
Sementara itu Ketua Divisi Fakta juga Berita KPU Betty Epsilon Idroos menyatakan pihaknya telah mengetahui perihal kabar adanya peretas yang digunakan diduga berjualan data 252 jt penduduk dari KPU.
Betty menyatakan KPU berada dalam berkoordinasi dengan beberapa orang pihak untuk menegaskan kebenaran data yang mana diduga bocor.
“Sekarang lagi kami minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang dimaksud bekerja BSSN, BIN, dengan Mabes (Polri),” kata Betty dalam Kantor KPU, Ibukota Indonesia Pusat, Selasa (28/11/2023).
Dia menjelaskan koordinasi ini dijalankan guna mengkonfirmasi data yang dimaksud merupakan data pemilih yang tersebut ada di dalam KPU atau bukan.
Sumber : Suara.com