Joe Biden Mau Dimakzulkan DPR AS, Ternyata Gara-gara Hal ini
Berita Terkini Hari Ini – Melex.id DPR Amerika Serikat setuju untuk memakzulkan Joe Biden terkait urusan perusahaan luar negeri anaknya, Hunter Biden. Keputusan yang dimaksud dilakuka pasca DPR Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik mendapat ucapan terbanyak, yakni 221 berbanding 212.
Keputusan akan memakzulkan Biden dijalankan pada Rabu (13/12/2023) waktu setempat.
Dilansir Aljazeera, pemungutan pernyataan untuk memakzulkan Biden dijalankan pasca orang nomor satu Negeri Paman Sam yang disebutkan menolak panggilan untuk memberikan kesaksian secara tertutup setelahnya Partai Republik secara informal memulai penyelidikan.
“Kami tidak ada menganggap enteng tanggung jawab ini kemudian tiada akan berprasangka buruk terhadap hasil penyelidikan,” kata Mike Johnson dan juga timnya setelahnya pemungutan suara.
“Tetapi catatan pembuktian tidaklah kemungkinan besar diabaikan.”
Penyelidikan pemakzulan sendiri akan berlanjut hingga tahun 2024, bersamaan dengan Biden akan mencalonkan diri kembali sebagai capres yang tersebut memungkinkan ia berhadapan dengan mantan Presiden Donald Trump.
Trump sendiri telah dua kali dimakzulkan selama menjabat pada Gedung Putih, termasuk sebab menghasut penyerangan pada bulan Januari 2021. Kini, Trump yang tersebut juga menghadapi empat persidangan pidana, telah lama menggerakkan sekutunya di tempat Kongres untuk bergerak cepat pada memakzulkan Biden.
Langkah itu diadakan sebagai bagian dari seruannya yang digunakan lebih tinggi luas untuk melakukan pembalasan terhadap musuh-musuh politiknya.
Tanggapan Gedung Putih
Menanggapi rencana pemakzulan tersebut, Gedung Putih dengan tegas menolak inisiatif itu. Sebab menurut mereka itu rencana pemakzulan bukan berdasarkan fakta kemudian bermotif politik
“Mereka (Partai Republik) memilih membuang-buang waktu untuk aksi urusan politik tak berdasar yang mana bahkan diakui oleh Partai Republik di area Kongres tidak ada didukung oleh fakta,” kata Biden di pernyataan yang mana merespons hasil tersebut.
Keputusan untuk mengadakan pemungutan ucapan terjadi ketika Johnson serta timnya menghadapi tekanan yang digunakan semakin besar untuk menunjukkan kemajuan di penyelidikan mereka.
Pada kenyataannya hal yang dimaksud telah dilakukan mengakibatkan pertanyaan etis yang dimaksud tidaklah disertai bukti bahwa Biden bertindak korup atau menerima suap baik di jabatannya pada waktu ini atau ketika menjadi delegasi presiden pada tahun 2009 serta tahun 2017.
Penyelidik Kongres sendiri sudah pernah memperoleh hampir 40 ribu halaman catatan bank juga puluhan jam kesaksian dari para saksi kunci, termasuk beberapa pejabat tinggi Departemen Kehakiman yang digunakan pada waktu ini sedang menyelidiki putra presiden, Hunter Biden, melawan tuduhan senjata api lalu pajak.
Bila DPR mengupayakan pemakzulan, Senat juga harus melakukan pemungutan suara, namun hal yang dimaksud hampir mustahil diadakan di area majelis sebab rekan-rekan Biden dari Partai Demokrat memegang mayoritas 51-49.
“Dengan menggalang penyelidikan pemakzulan ini, Forum Partai Republik melakukan penandatanganan satu tahun lagi Kongres ‘Tidak Melakukan Apa-apa’: Tidak ada undang-undang atau kemajuan kebijakan yang dimaksud substantif, semua fantasi urusan politik juga teori konspirasi,” kata politisi Demokrat, Jamie Raskin.
Sumber : Suara.com
