Wamendagri Ingatkan Seluruh Anggota MRP Papua Barat Daya Harus Mampu Lindungi Hak-hak Orang Asli Papua
Berita Terkini Hari Ini – Melex.id Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menegaskan, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya harus mampu melindungi hak-hak dasar orang asli Papua (OAP).
Hal itu disampaikannya ketika melantik 33 anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya masa jabatan 2023-2028.
“MRP juga berfungsi sebagai wadah rekonsiliasi, teristimewa menyangkut hak-hak dasar orang asli Papua,” katanya pada Hotel Aston Pusat Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (14/12/2023). Upaya melindungi hak-hak OAP tersebut, dapat diadakan MRP dengan memulai pembangunan komunikasi yang baik dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) juga pemerintah provinsi. Ketiga lembaga ini harus bersatu dan juga saling menyamakan persepsi untuk kepentingan rakyat Provinsi Papua Barat Daya.
“Jadi jangan MRP jalan sendiri, DPRP jalan sendiri, kemudian pemerintah jalan sendiri, sehingga tujuan kita untuk mengangkat harkat, derajat, martabat, orang asli Papua itu tak terjadi,” ujarnya. Selain memohonkan ketiga lembaga yang dimaksud untuk bekerja sama, Wempi juga mengingatkan 33 anggota MRP Papua Barat Daya agar tiada terlibat di urusan politik praktis.
Dirinya mewanti-wanti anggota MRP terpilih agar lebih lanjut fokus pada pelaksanaan kewenangan lalu proteksi hak-hak OAP. Hal ini dijalankan berlandaskan pada adat, budaya, pemberdayaan perempuan, dan juga pemantapan keberadaan beragama.
“Perlu menjadi perhatian kita sama-sama ada pengamanan terhadap hak-hak perempuan tapi juga proteksi terhadap adat. Nah ini menjadi tugas kita bersama, Bapak/Ibu proteksi orang asli Papua supaya dia tidak ada kehilangan hak di tempat berhadapan dengan tanahnya sendiri,” imbuhnya.
Di lain sisi, Wempi juga menegaskan setiap anggota MRP terpilih agar mewakili komponen di masyarakat. Dirinya menuturkan, anggota MRP perwakilan adat bertugas untuk memberikan pertimbangan terhadap pemerintah pada menjalankan kebijakan penyelenggaraan agar memperhatikan adat budaya orang Papua. Sementara perwakilan agama, kata dia, berperan menjaga kerukunan umat beragama dari konflik yang mana timbul akibat penerapan kebijakan yang mana salah.
Sedangkan untuk perwakilan perempuan bertugas memperjuangkan hak-hak perempuan agar setara dengan laki-laki, teristimewa di pengembangan diri dan juga peningkatan sumber daya manusia. Selain itu, Wempi juga berpesan untuk kepala wilayah dan juga Wadah Kesepahaman Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar memulai pembangunan kerja sebanding yang tersebut baik dengan MRP Papua Barat Daya.
Mereka diimbau agar mengupayakan pelaksanaan tugas, wewenang, dan juga kewajiban MRP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Untuk itu untuk semua anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya diharapkan agar melaksanakan segala tugas lalu tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, kemudian seadil-adilnya demi kesejahteraan rakyat Papua juga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.
Sumber : Suara.com